Soppeng,Sulsel
Newspost.my.id | - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa SH MH meminta Kapolres Soppeng untuk menyelidiki dan mengusut adanya dugaan penyimpangan program Bedah Rumah maupun bantuan sosial PKH yang beberapa tahun terakhir banyak dilaksanakan di Soppeng.
Hal ini disampaikan Supriansa disela sela orasi kebangsaan saat wisuda Santri LPPTKA-BPKPRMI Kabupaten Soppeng di halaman Rujab Bupati Soppeng, Minggu (24/9/2023).
Ini yang ketiga kalinya saya minta ke aparat hukum untuk melakukan penyelidikan terkait soal ini. Sudah banyak laporan tentang pemotongan dan penyalahgunaan bantuan Bedah rumah ini, yang dikutip di POTRETSULSEL. ID
“Saya tahu, bantuan bedah rumah yang seharusnya Rp 20 juta per rumah tapi kenyataannya sampai di masyarakat,ada yang hanya sampai Rp 17,5 juta rupiah.Belum lagi penerima bantuan bedah rumah diarahkan untuk berbelanja di toko tertentu dengan harga satuan terlalu tinggi” urainya.
Sebelumnya di tempat sama, Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak SE mengeluhkan bantuan Bedah Rumah yang dibawa oknum anggota DPR RI yang banyak membuat kekacauan di Kabupaten Soppeng.
“Program Bedah Rumah yang mestinya data penerima bantuannya ada di pemerintah, tetapi karena alokasi pembagiannya dilaksanakan oleh anggota DPR RI dibawa oknum anggota DPR RI yang dasar pemberiannya berdasarkan pertemanan dan keluarga,akhirnya menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan ditengah masyarakat” papar Kaswadi
” Saya harap pak Kapolres Soppeng untuk membongkar dugaan penyimpangan ini. Segera lakukan lidik, terhadap dugaan penyimpangan bantuan bedah rumah di Kabupaten Soppeng.”
“Ada atau tidak ada temuannya, nanti saya akan laporkan ke Kapolri ,”tegas Supriansa
(H.R, Newspost)
.jpg "Pemerintah Kabupaten Soppeng, Ir.Lutfi Halide Wakil Bupati, Melaksanakan Pantauan Kondisi Harga Kebutuhan Masyarakat")
