SOPPENG, newspost.my.id. |. - Terkait berita sebelumnya, anggaran yang dikembalikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng sebesar 3,6 milyar dinilai sangat nihil dengan perbandingan dana yang dikelola, yaitu sebesar 21 miliar untuk Kabupaten Soppeng.
Kejaksaan Negeri Soppeng Salahuddin,SH, dalam keterangan tertulisnya kami akan melakukan telaahan dan mempelajari terlebih dahulu informasi tersebut.
"Ia juga menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan APIP dan APH lainnya supaya penanganan dana hibah tersebut bisa transparan,ujar Kajari Soppeng melalui Chat WhatsApp saat berada di tanah suci Mekah,Jumat 22 mei 2025.
Ketua LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Korupsi (Lidik) Soppeng, Gasali Makkaraka,SH dengan tegas minta Aparat Penegak Hukum segera melakukan pemeriksaan secara maraton dan transparan anggaran hibah Pilkada 2024
"Tekankan kepada Kejaksaan Negeri Soppeng periksa penggunaan anggaran pada KPPS dan PPK yang menurutnya terkesan anggaran tersebut, banyak dinilai Mark Up," Ujar Aktivis Lidik
" Kejaksaan harus melakukan panggilan kepada pihak yang terlibat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh secara transparan, terkait pengelolaan anggaran hibah di KPUD Soppeng sebesar 21 milyar.
" Gasali pertanyakan, anggaran yang digunakan sangat besar , dengan perbandingan proposal yang telah diajukan untuk dua putaran dengan empat paket. Sehingga, dinilai terjadinya indikasi " Korupsi,"Tegasnya.
(Red)
