Makassar, newspost.my.id, |. - Lembaga Kajian dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Rakyat Lamataesso yang anggarannya menembus puluhan miliar rupiah. Setelah turunnya tim penyidik Subdit Tipikor Polda Sulsel bersama tim ahli dari Unismuh Makassar, masyarakat dan LHI menanti transparansi hasil pemeriksaan. Namun hingga kini, belum ada informasi resmi yang disampaikan ke publik.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, mengaku telah menghubungi langsung Kompol Amri selaku penyidik pada Sabtu, 21 Juni 2025, namun hanya menerima jawaban singkat:
“Masih menunggu hasil audit dari tim ahli Unismuh,” ujar Mahmud menirukan jawaban Kompol Amri.
Bagi LHI, jawaban ini semakin memperkuat sinyal lemahnya akuntabilitas dalam kasus ini. Mahmud menyebut bahwa masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan aparat wajib menyampaikan perkembangan secara terbuka.
“Jangan sampai audit hanya dijadikan alat penenang. Kalau hasilnya memang sudah ada, sampaikan. Kalau belum, kenapa belum? Ini sudah berbulan-bulan sejak penyidik menyatakan Pulbaket,” tegas Mahmud.
Selain itu, Mahmud juga mengungkap bahwa spanduk dukungan publik terhadap tim ahli Unismuh yang sempat terpasang di depan lokasi pasar telah diturunkan secara diam-diam, diduga akibat tekanan dari pihak-pihak yang merasa terusik.
“Tindakan itu justru memperkuat dugaan bahwa ada yang ingin membungkam suara publik. Tapi kami tidak akan mundur,” ucapnya.
LHI pun menyatakan akan kembali menjalin komunikasi resmi dengan Divisi Propam Mabes Polri, mengingat kasus ini telah terlalu lama mandek tanpa kepastian, padahal melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
“Kami akan bersurat lagi ke Mabes dan mendesak agar ada supervisi menyeluruh. Kalau auditnya mandek, penegakan hukumnya ikut mandek. Itu yang kami tidak inginkan,” tegas Mahmud.
Terakhir, Mahmud menambahkan bahwa seluruh dinamika dan perkembangan kasus tetap dilaporkan secara berkala kepada Ketua Umum DPP LHI, Arham MSi La Palellung, yang sejak awal menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap proyek-proyek publik bermasalah. (*)
