Soppeng, newspost.my.id, |. -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Soppeng menggelar konferensi pers di Hark Cafe Malaka pada Minggu, 22 Juni 2025. Acara ini digelar untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terkait sikap Partai Golkar dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng, H.Andi Kaswadi Razak,SE menegaskan bahwa komitmen partai terhadap kader dan pemerintahan tetap kuat. “Setiap bulan kami dari partai Golkar melakukan pertemuan dengan fraksi untuk mengawal dan mendampingi program-program pemerintah. Ini merupakan tanggung jawab politik kami sebagai partai pengusung,” tegasnya.
Andi Kaswadi juga menepis anggapan bahwa partainya mendiskreditkan kadernya sendiri, khususnya Bupati yang berasal dari Partai Golkar. “Tidak mungkin Partai Golkar membiarkan kadernya, apalagi seorang bupati, berjalan sendiri dan membuat kesalahan di tengah masyarakat. Justru kami berkewajiban mengawal dan memastikan jalannya pemerintahan sesuai visi misi yang telah diamanahkan,” katanya.
Soal RPJMD dan Polemik Administratif
Menurut Andi Kaswadi, dinamika terkait surat-menyurat dan jadwal rapat DPRD perlu diluruskan. Ia menjelaskan bahwa surat dari Sekda kepada DPRD terkait permintaan penjadwalan ulang seharusnya ditandatangani atas nama Bupati, bukan atas nama pribadi Sekda, terlebih menggunakan kop surat berlambang Garuda tanpa pelimpahan kewenangan resmi.
“Secara administrasi, ini penting. Surat masuk ke DPRD pada pukul 14.00 lebih, tetapi rapat diminta dilaksanakan pukul 14.00 juga. Jelas tidak masuk akal,” tegasnya. Ia juga menyoroti etika administratif dalam pelaksanaan rapat pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh Wakil Ketua II padahal Wakil Ketua I hadir dan Ketua DPRD berada di luar daerah dalam tugas resmi.
Golkar juga menyoroti hadirnya beberapa anggota dewan dalam rapat yang seharusnya belum sah karena surat tugasnya masih aktif, sehingga dianggap dipaksakan. “Fraksi Golkar memilih tidak hadir karena mencium ada gelagat yang tidak sehat dalam pelaksanaan rapat tersebut,” ujar Kaswadi.
Fraksi Golkar dan Peran Strategis
Kaswadi menyayangkan adanya pihak yang mengkritik Fraksi Golkar secara terbuka, termasuk dari sesama anggota DPRD. Ia menilai hal ini tidak etis dan berpotensi melemahkan internal partai. “Seharusnya fraksi lain tidak ikut campur urusan internal partai kami. Kami punya mekanisme dan tanggung jawab sendiri terhadap jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, Fraksi Golkar tetap konsisten mengawal jalannya RPJMD, termasuk menyampaikan catatan-catatan penting terhadap dokumen tersebut. “RPJMD adalah dokumen sakral pemerintahan yang akan menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Banyak catatan penting kami temukan, mulai dari inkonsistensi visi-misi, kesalahan penulisan, hingga materi kampanye yang tidak tercantum,” ungkapnya.
Konsultasi dan Komitmen Perbaikan
Terkait dengan isu konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kaswadi menilai itu sebagai langkah wajar dan sah demi memperjelas berbagai ketentuan hukum dan teknis agar tidak terjadi tafsir ganda. “Kalau ada yang mempermasalahkan konsultasi ini, justru kita harus bertanya: salahnya di mana? Bukankah ini untuk kebaikan bersama?” katanya.
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar sejauh ini sudah menahan diri untuk tidak mengambil langkah-langkah tegas seperti interpelasi, meskipun sudah dua kali pemerintah daerah tidak menghadiri rapat kerja dengan DPRD.
“Kami ingin komunikasi tetap terjaga. Kami mencoba membekap dulu, karena kami masih percaya bahwa ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Pesan Penutup
Menutup pernyataannya, Andi Kaswadi mengingatkan pentingnya persatuan di tubuh Fraksi Golkar dan mengajak semua pihak untuk bersama membangun Soppeng ke arah yang lebih baik. Ia juga menyesalkan keberadaan orang-orang di sekitar bupati yang dinilainya hanya menjadi "pembisik" demi kepentingan pribadi.
“Saya tidak terlalu merespon kritik dari fraksi lain. Uruslah fraksimu sendiri, jangan ikut campur urusan rumah tangga Partai Golkar. Kami punya tanggung jawab besar untuk masa depan Soppeng dan partai ini. Kami tidak akan membiarkan siapa pun merusak kepercayaan rakyat kepada Golkar,” tutupnya.
Haerul,S Redaksi.
