Newspost.my.id, |. - Soppeng, 10 Juni 2025 — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng tengah menuai kritik keras dari kalangan jurnalis dan pemerhati anggaran publik setelah mencuat dugaan pengalihan dana kerja sama media ke organisasi tertentu yang tidak resmi menjadi mitra pemerintah daerah.
Praktik ini dinilai berpotensi merugikan para jurnalis secara profesional maupun finansial, sekaligus mencederai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
> “Kadis Kominfo Soppeng diduga menyalahgunakan wewenang. Kejaksaan wajib segera bertindak dan membuka aliran dana tersebut secara transparan kepada publik,” tegas Mahmud Cambang, Ketua Investigasi Lembaga Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI) Kabupaten Soppeng, dalam keterangan persnya kepada media, Selasa (10/6).
Mahmud menambahkan bahwa LHI mendesak Ketua Umum lembaga tersebut untuk turut mengawal proses pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan ini.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Kominfo, Kanar, belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat saat dikunjungi wartawan. Namun melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Nasytha, hanya memberikan jawaban singkat:
> "Itu semua dari kebijakan Pak Kadis Kominfo," tulisnya.
Dugaan ini menambah deretan persoalan serius terkait keterbukaan informasi publik di Soppeng. Para jurnalis lokal berharap aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, segera melakukan penyelidikan menyeluruh demi menjaga integritas lembaga pemerintah dan kebebasan pers di daerah.
.jpg "AMJI RI: Rekomendasi Diminta, Tapi Setelah Diterbitkan Ditolak Tanpa Alasan Jelas")
