• Jelajahi

    Copyright © NEWS POST | BERITA HARI INI TERKINI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    LSM dan Pewarta Pertanyakan Kejelasan Dana Media Dinas Pendidikan Soppeng

    NewsPost
    Kamis, 13 November 2025, 02:04 WIB Last Updated 2025-11-12T19:21:54Z

     

     Soppeng, newspost.my.id, |.   –    Dana media di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng menuai sorotan tajam dari kalangan pekerja media dan lembaga sosial masyarakat. Pasalnya, hingga kini anggaran kemitraan publikasi tersebut belum juga cair, padahal disebut-sebut seluruh proses administrasinya telah rampung di tingkat dinas.


    Dari informasi yang dihimpun, pencairan dana tersebut tinggal menunggu perintah Bupati Soppeng. Sejumlah pewarta menilai, keterlambatan ini dapat menghambat sinergi antara media dan pemerintah daerah, terutama dalam menyampaikan informasi transparan mengenai kegiatan dan program pendidikan.


    > “Kami hanya berharap agar dana kemitraan media ini segera dicairkan. Media juga bagian penting dalam mendukung dunia pendidikan melalui pemberitaan yang edukatif dan informatif,” ujar jurnalis lokal yang sudah terdaftar.


    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Andi Sumange Rukka, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa proses administrasi anggaran media sudah berjalan sesuai prosedur.


    > “Semua berkas sudah kami lengkapi dan proses sudah jalan. Saat ini tinggal menunggu perintah Bupati untuk realisasi pencairan,” jelasnya singkat.


    Pihak dinas juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan yang baik dengan insan pers, karena peran media dinilai penting dalam mendukung transparansi dan kemajuan pendidikan daerah.


    > “Kami menghargai peran media sebagai mitra strategis pemerintah. Semoga sinergi ini terus terjalin dengan baik demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Soppeng,” tambahnya.


    Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, turut menyoroti lambatnya realisasi anggaran tersebut. Ia menilai, keterlambatan pencairan dana publikasi media dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap transparansi penggunaan anggaran di dinas pendidikan.


    > “Dana pendidikan harus dikelola dengan baik dan transparan, termasuk dana publikasi untuk media. Jangan sampai tertunda tanpa alasan yang jelas, karena publik berhak tahu bagaimana realisasi anggaran itu berjalan,” tegas Alfred.


    Ia juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek komunikasi dan koordinasi dengan para mitra media agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.


    > “Kami mendorong agar pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, segera menuntaskan proses ini. Media adalah mitra yang berfungsi mengawal pembangunan dan pendidikan di daerah,” pungkasnya.


    Hingga berita ini diterbitkan, dana pendidikan media di Dinas Pendidikan Soppeng masih menunggu perintah Bupati dan diharapkan segera terealisasi dalam waktu dekat. (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini