Soppeng, newspost.my.id, |. - Pemerintahan Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan Bupati Suwardi dan Wakil Bupati Selle mendapat respons keras dari 3 pegiat antikorupsi.
Mereka menilai pola kerja pemerintah saat ini lebih fokus pada rapat-rapat rutin tanpa diiringi tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Alfret, salah satu pegiat antikorupsi di Soppeng, mengungkapkan bahwa masyarakat menunggu bukti, bukan janji.
Menurutnya, pemerintah terlalu sering menggelar pertemuan dan pembahasan formal yang ujungnya tidak berdampak signifikan di lapangan.
“Masyarakat ingin melihat hasil nyata dari pemerintahan, bukan hanya janji-janji yang tidak terwujud. Rapat boleh intens, tapi kalau tidak ditindaklanjuti, itu hanya formalitas belaka,” katanya, Rabu (30/4).
Gasali, aktivis antikorupsi lainnya, menyebut bahwa kebiasaan pemerintah mengadakan rapat tanpa realisasi program merupakan bentuk pemborosan anggaran yang berulang.
Ia bahkan menyimpulkan bahwa slogan yang paling menggambarkan situasi saat ini adalah "Rapat Banyak, Eksekusi Nol!"
“Rapat-rapat ini seperti panggung sandiwara. Puluhan anggaran habis untuk membahas hal yang tak pernah terealisasi. Ini merupakan potensi penyalahgunaan wewenang,” ucap Gasali.
Sementara itu, Mahmud Cambang menilai bahwa kepemimpinan Suwardi-Selle berjalan terlalu normatif dan tidak menghadirkan solusi langsung atas kebutuhan riil masyarakat.
Ia menilai ada kecenderungan membiarkan permasalahan yang sebenarnya bisa segera ditangani.
“Pemimpin seharusnya bukan hanya hadir di forum-forum diskusi, tapi juga turun langsung menyelesaikan persoalan. Rakyat butuh aksi, bukan absensi rapat yang dipamerkan di media sosial,” tegas Mahmud.
Hingga berita ini ditulis , belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait pernyataan para aktivis tersebut. (Redaksi)
