Makassar, newspost.my.id, – Lembaga Kajian dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) kembali menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Pasar Rakyat Lamataesso, yang menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Meskipun tim penyidik dari Subdit Tipikor Polda Sulsel bersama tim ahli dari Unismuh Makassar telah turun melakukan pemeriksaan, hingga kini belum ada informasi resmi yang disampaikan kepada publik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, mengaku telah menghubungi langsung penyidik Kompol Amri pada Sabtu, 21 Juni 2025. Namun, ia hanya mendapat jawaban singkat:
“Masih menunggu hasil audit dari tim ahli Unismuh,” ujar Mahmud menirukan.
Menurut Mahmud, jawaban tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam penanganan perkara ini. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui perkembangan kasus secara transparan.
> “Jangan sampai audit ini hanya dijadikan alat penenang. Kalau hasilnya sudah ada, sampaikan. Kalau belum, apa penyebabnya? Ini sudah berbulan-bulan sejak penyidik menyatakan Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” tegasnya.
LHI juga menyoroti tindakan mencurigakan terkait pencopotan spanduk dukungan terhadap tim ahli Unismuh yang sebelumnya terpasang di depan lokasi pasar. Spanduk tersebut, menurut Mahmud, diturunkan secara diam-diam, diduga karena tekanan dari pihak-pihak yang merasa terusik oleh proses investigasi.
> “Ini justru memperkuat dugaan bahwa ada upaya membungkam suara publik. Tapi kami tidak akan mundur,” ujarnya.
LHI menyatakan akan kembali melayangkan surat resmi ke Divisi Propam Mabes Polri, guna meminta supervisi dan pengawasan lebih ketat terhadap proses penanganan perkara ini.
> “Kalau auditnya mandek, maka penegakan hukumnya ikut tersandera. Kami tidak ingin dana rakyat sebesar ini menguap tanpa kejelasan,” kata Mahmud.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perkembangan kasus ini terus dilaporkan secara berkala kepada Ketua Umum DPP LHI, Arham M.Si La Palellung, yang sejak awal menegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap proyek-proyek publik yang bermasalah.
“LHI akan terus berada di garis terdepan dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran negara,” pungkas Mahmud.
(Tim Redaksi)
.jpg "Laporan LSM LIDIK Mandek di Kejari Soppeng, Publik Pertanyakan Komitmen Penegakan Hukum")
