• Jelajahi

    Copyright © NEWS POST | BERITA HARI INI TERKINI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kepala Sekolah Rogoh Dana Pribadi, Janji Penanganan Pemkab Tak Kunjung Terwujud

    NewsPost
    Kamis, 18 Desember 2025, 13:54 WIB Last Updated 2025-12-18T06:54:39Z

     

     Mamuju, newspost.my.id,   -     Sulawesi Barat Persoalan infrastruktur pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Mamuju. SD Negeri Lembang yang berada di Desa Lembang, Kecamatan Tapalang, hingga kini masih bergulat dengan masalah klasik namun krusial: genangan air yang rutin merendam halaman sekolah setiap kali hujan turun.


    Sekolah dasar negeri tersebut diketahui berdiri di atas lahan rawa. Kondisi kontur tanah yang rendah membuat air hujan sulit mengalir keluar, sehingga genangan kerap bertahan lama dan mengganggu aktivitas belajar-mengajar.


    Situasi ini bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik. Setiap musim hujan, siswa terpaksa melintasi halaman sekolah yang becek dan licin untuk menuju ruang kelas. Aktivitas luar ruangan praktis lumpuh, sementara risiko terpeleset dan penyakit akibat lingkungan lembap terus mengintai.


    Kepala SD Negeri Lembang, Niamat, S.Pd, menyebut kondisi tersebut telah berlangsung lama dan belum pernah mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah daerah.


    > “Setiap hujan turun, halaman sekolah langsung tergenang. Anak-anak kesulitan beraktivitas dan harus ekstra hati-hati saat masuk kelas,” ujar Niamat kepada wartawan.


    Dana Pribadi Kepala Sekolah Jadi Solusi Darurat


    Di tengah keterbatasan dan belum adanya realisasi bantuan dari pemerintah, Niamat mengaku terpaksa mengambil langkah darurat dengan menggunakan dana pribadi untuk melakukan penimbunan di sejumlah titik halaman sekolah.


    Langkah tersebut diambil semata-mata agar proses belajar-mengajar tetap bisa berjalan, meski ia menyadari upaya itu tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan.


    > “Saya timbun seadanya pakai uang pribadi. Ini hanya untuk mengurangi genangan air, bukan solusi jangka panjang,” katanya.


    Kondisi ini mencerminkan beban tambahan yang harus dipikul oleh kepala satuan pendidikan, ketika persoalan infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum tertangani secara sistemik.


    Janji Penanganan Dinas Pendidikan Tak Kunjung Terwujud


    Menurut Niamat, pihak sekolah telah berulang kali menyampaikan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju. Bahkan, kepala dinas beserta jajaran disebut pernah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi dan menyampaikan janji akan melakukan penanganan.


    Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.


    > “Sudah pernah ditinjau langsung oleh pihak dinas, dan dijanjikan akan ada tindak lanjut. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.


    Informasi yang diterima pihak sekolah menyebutkan, keterlambatan penanganan disebabkan oleh persoalan teknis di internal pemerintah daerah, termasuk banyaknya pihak pemborong yang berebut proyek sehingga pelaksanaan belum berjalan.


    > “Katanya karena banyak pemborong yang berebut, jadi belum bisa dilaksanakan,” tambah Niamat.


    Alasan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perencanaan, tata kelola proyek, serta komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan mendasar di sektor pendidikan.


    Cermin Buram Infrastruktur Pendidikan Daerah


    Kondisi SD Negeri Lembang menjadi potret buram tantangan pembangunan pendidikan di daerah, khususnya di wilayah dengan karakter geografis yang menantang. Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, masih terdapat sekolah yang harus berjuang dengan lingkungan belajar yang jauh dari kata layak.

    Pihak sekolah berharap Pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya Dinas Pendidikan, segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan. Penanganan yang diharapkan bukan sekadar penimbunan sementara, melainkan solusi teknis menyeluruh yang mampu mengatasi persoalan genangan air secara permanen.


    Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak tidak hanya diukur dari kurikulum dan kualitas tenaga pendidik, tetapi juga dari keseriusan negara dalam menyediakan infrastruktur sekolah yang aman, sehat, dan manusiawi. 

     Redaktur: Rudi

    Redaksi: Haerul, S

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini