Soppeng, newspost.my.id, — Pelayanan distribusi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Dusun Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, menuai sorotan tajam dari warga. Keluhan tersebut mencuat pada Rabu, 24 Desember 2025, menyusul kondisi air bersih yang kerap tidak mengalir normal hingga berbulan-bulan.
Sejumlah pelanggan PDAM mengaku kecewa terhadap kinerja petugas teknis yang dinilai tidak maksimal dan kurang responsif dalam menangani gangguan. Ironisnya, menurut warga, aliran air justru kembali lancar menjelang waktu pembayaran iuran bulanan.
“Air bisa tidak mengalir hampir satu bulan, tapi anehnya menjelang waktu bayar, air lancar kembali,” ungkap salah seorang pelanggan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga mempertanyakan alasan kerusakan yang kerap disampaikan oleh pihak teknis PDAM. Mereka menilai, jika benar terjadi kerusakan teknis, seharusnya segera dilakukan perbaikan secara cepat dan terukur, bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Kami rutin membayar iuran sekitar Rp30 ribu setiap bulan, tapi pelayanan tidak sebanding. Kalau rusak, kenapa tidak segera diperbaiki? Jangan hanya beralasan,” tegas warga lainnya.
Tim media yang melakukan pemantauan langsung di lokasi membenarkan kondisi tersebut. Sejumlah pelanggan mengaku jengkel karena keluhan yang disampaikan berulang kali seolah diabaikan, sementara kewajiban pembayaran tetap ditagih secara rutin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala PDAM Paroto, Jayadi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan adanya keluhan warga Dusun Marale. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya distribusi air berjalan normal hingga Kampung Kaluku dan Marale. Namun, seiring bertambahnya jumlah pelanggan, kapasitas mesin pompa dan ukuran pipa yang kecil dinilai tidak lagi mampu menjangkau seluruh pelanggan secara optimal.
Jayadi menambahkan, persoalan tersebut telah diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan kini masih menunggu hasil serta tindak lanjut. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan PDAM untuk dibahas lebih lanjut terkait mekanisme penanganan keterbatasan distribusi.
Meski demikian, kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan internal serta buruknya manajemen pelayanan PDAM di tingkat teknis. Warga mendesak PDAM Kabupaten Soppeng dan pemerintah daerah agar segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pembenahan infrastruktur dan penindakan terhadap petugas yang dinilai lalai.
Sebagai penyedia layanan publik, PDAM dituntut untuk bertanggung jawab dan transparan. Pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya perencanaan maupun buruknya manajemen pelayanan. (H.R,S. Redaksi)
