SOPPENG,SULSEL-
Newspost, my.id | -- Di Ruang Rapat Gabungan SKPD kabupaten soppeng digelar kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan tema “ Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup” Kamis 25/1/2024
Sebelum acara dibuka secara resmi oleh Bupati Soppeng H.Andi Kaswadi Razak,SE diawali pembacaan doa dan sambutan laporan acara kegiatan yang disampaikan kepala Bapplitbangda Soppeng Andi Agus Nongki dan dilanjut penyampaian pokok - pokok pembahasan DPRD oleh Ketua DPRD Soppeng H.Syahruddin M Adam , S,Sos, MM
Dalam giat Konsultasi Publik media menggaris bawahi beberapa kata sambutan yang disampaikan Bupati Soppeng di hadapan para peserta yang hadir dari mulai Para Pimpinan SKPD Soppeng, Para Camat se Kabupaten Soppeng, Kepala Desa , Lurah se Kabupaten Soppeng dan serta undangan lainnya
Dalam Sambutan Bupati Soppeng menyinggung beberapa pembangunan infrastruktur dan program - program yang ada di Soppeng seperti Bansos, salah satu PKH dan bansos lainya seakan- akan tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dan itu hanya diklaim oleh oknum -oknum yang mengatasnamakan dirinya. Padahal itu semua tidak bisa terjadi hal itu kalau tidak ada keterlibatan serta usulan- usulan dari pemerintah yang memprogramkan, jelasnya
Apa yang telah terjadi demikian pemerintah pusat telah mengetahui. Dan apa yang disampaikan ini hari , merupakan pelurusan informasi supaya tidak terjadi salah persepsi- persepsi yang salah pemahaman ditengah- tengah masyarakat, ujarnya
Sehingga pada hari ini saya sampaikan PKH dihapus dan ada diganti dengan nama Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Dimana tahun 2023 cadangan pangan ini telah disalurkan kepada keluarga sasaran dengan menggunakan data PKH, sedangkan data PKH dinilai belum menyajikan data yang akurat. Sehingga penyaluran bantuan dimasa yang akan datang berdasarkan lagi data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE)
Dan pada kesempatan ini PKH akan diambil alih Pemda dan Bulog. Mulai hari ini Bulog & Bappeda diperintahkan memverifikasi data, bukan lagi melalui pendamping, jelasnya Bupati Soppeng
Pemerintah Daerah bersama Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg selama Perbulan kepada keluarga penerima manfaat berdasarkan data Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Namun sebelum dilaksankan P3KE tentunya diminta para kepala Desa dan Lurah lakukan data ulang melalui verifikasi
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD Soppeng bersama anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kab. Soppeng, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati Kab. Soppeng, Para Asisten Setda Kab. Soppeng, Para Kepala SKPD Kab Soppeng, Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kab. Soppeng, Para Kepala BUMN & BUMD, Para Kepala Kantor Vertikal Lingkup Kab. Soppeng, Para Camat Se Kab. Soppeng, Para kepala Desa, Lurah serta para Ormas, LSM dan lembaga Pers. (***)
