• Jelajahi

    Copyright © NEWS POST | BERITA HARI INI TERKINI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Kaswadi Razak Tegaskan Fraksi Golkar Kawal RPJMD, Singgung Pembisik Tak Bertanggung Jawab di Sekitar Bupati

    NewsPost
    Minggu, 22 Juni 2025, 22:48 WIB Last Updated 2025-06-22T15:48:11Z

     

    Newspost.my.id, |.         --           Soppeng, , 22 Juni 2025, -- Ketua DPD Fraksi Partai Golkar H.Andi Kaswadi Razak,SE Menggelar Komprensi PERS pada pukul 07.00.WITA yang di hadiri Ketua DPRD Kabupaten. Soppeng Andi Muhammad Farid bersama seluruh anggota DPRD Partai Golkar Kab. Soppeng di jalan Malaka Raya Hark Cafe.


     Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah meluruskan isu yang berkembang terkait penundaan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta klarifikasi atas dinamika yang terjadi di tubuh legislatif dan eksekutif daerah.


     Dalam pemaparannya,Kaswadi Razak menyoroti proses masuknya surat dari Pj.Sekda kepada DPRD yang disampaikan atas nama Bupati. Surat tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pemicu perdebatan karena dalam proses tindak lanjutnya tidak diikuti dengan mekanisme yang utuh, termasuk pelaksanaan rapat pimpinan tanpa kehadiran ketua DPRD.


     Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa Fraksi Golkar justru merasa perlu mengoreksi diri serta mendorong keseimbangan hubungan antara legislatif dan eksekutif. " Fraksi Golkar tidak anti terhadap pemerintah, namun kami memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memberi masukan, meski tak diminta. Terlebih, kepala daerah saat ini adalah kader Partai Golkar, " Jelasnya.


     Kaswadi menyayangkan singkatnya waktu yang dialokasikan untuk pembahasan RPJMD yang menurutnya merupakan dokumen SAKRAL dan menjadi dasar pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.Ia juga menyebut ketidak hadiran pihak pemerintah daerah dalam beberapa rapat kerja sebagai hambatan serius dalam komunikasi antara lembaga.

     " Rapat kerja itu bukan sekedar formalitas. Itu ruang komunikasi penting antara legislatif dan eksekutif. Ketidakhadiran pemerintah tentu berdampak pada proses politik dan teknokratis RPJMD, "Tegasnya.


     Menanggapi hal itu, Fraksi Golkar telah melakukan Konsultasi Ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

    untuk meminta arahan dan masukan atas penyusunan dokumen RPJMD yang dinilai masih perlu diperbaiki, baik dari segi konsistensi subtansi maupun teknis penulisan.


     Selain isu teknis, Ketua DPD Golkar juga menyampaikan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap partai. Ia menegaskan bahwa Golkar tidak akan terlibat dalam manuver politik yang merugikan pemerintahan maupun masyarakat. Ia juga menyinggung adanya pembisik-pembisik di sekitar Bupati yang dianggap tidak bertanggung jawab.

     "Golkar tidak akan membiarkan partai ini dijerumuskan oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan diri sendiri. Kami tidak ingin Golkar kehilangan arah hanya karena segelintir orang yang tidak punya niat baik," ujarnya.


     Ia juga mengingatkan fraksi-fraksi lain agar fokus pada urusan internal masing-masing dan tidak mencampuri dinamika dalam tubuh Golkar. 

    Haerul,S Redaksi

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini