Soppeng, newspost.my.id, – Kegiatan turnamen bulutangkis antar desa yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Soppeng menuai sorotan tajam. Pasalnya, turnamen ini dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang sebelumnya ditekankan oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle.
Turnamen yang mewajibkan setiap desa membayar iuran sebesar Rp2,5 juta lima ratus ribu rupiah, namun beberapa desa yang sudah membenarkan adanya iuran tersebut dianggap membebani aparatur desa dan berpotensi menyalahgunakan prioritas anggaran.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, menyayangkan pelaksanaan turnamen yang justru digagas oleh asosiasi pemerintah desa itu sendiri.
“Kegiatan ini jelas bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang pernah ditekankan oleh Wakil Bupati. Iuran yang dibebankan kepada desa bisa menjadi beban tambahan bagi pengelolaan anggaran desa,” tegas Alfred.
Ia menilai bahwa kegiatan semacam ini patut dipertanyakan urgensinya, terlebih jika menggunakan dana desa secara tidak langsung melalui iuran aparatur.
“Kami minta agar kegiatan semacam ini dievaluasi secara menyeluruh. Setiap aktivitas yang melibatkan dana atau kontribusi aparatur desa harus mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepatutan,” tambahnya.
Alfred mengingatkan bahwa pemerintah desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan anggaran yang efisien, bukan justru menjadi bagian dari kegiatan yang berpotensi tidak tepat sasaran. (Haerul,S Redaksi)
