Soppeng, newspost.my.id, - Kegiatan turnamen bulutangkis antar desa se-Kabupaten Soppeng yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) menuai kritik dari berbagai pihak.
Turnamen tersebut memungut iuran pendaftaran sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per desa, yang dinilai memberatkan dan membebani aparatur desa.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, secara terbuka menyayangkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, turnamen ini tidak mencerminkan semangat efisiensi anggaran yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle.
"Menurut kami, kegiatan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa," ujar Alfred.
Ia pun meminta agar setiap kegiatan yang melibatkan dana desa maupun kontribusi dari aparatur desa dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Hal ini penting guna memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. (H.R,S Redaksi)
