Berita: newspost.my.id,
Mamuju — Ratusan personel kepolisian dari Polres Mamuju hingga Polda Sulawesi Barat dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu, 31 Agustus 2025. Sejak siang hari, ribuan massa mulai memadati kawasan kantor dewan. Mereka datang dari berbagai latar belakang: komunitas ojek online (Ojol), kelompok masyarakat adat, hingga organisasi sipil.
Aksi ini merupakan puncak dari gelombang ketidakpuasan yang sudah tercium sejak sepekan terakhir. Massa menilai wakil rakyat di Sulbar gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, mulai dari kenaikan tarif dasar transportasi online hingga dugaan adanya kongkalikong proyek pemerintah daerah.
Kondisi sekitar gedung dewan tampak tegang. Aparat memasang pagar betis di pintu masuk utama DPRD. Barikade kawat berduri digelar untuk membatasi pergerakan massa yang kian padat. "Kami hanya ingin suara kami didengar, bukan diabaikan," teriak seorang orator dari atas mobil komando, disambut sorakan ribuan demonstran.
Polisi berusaha menjaga situasi tetap kondusif. Namun, sesekali terjadi dorong-dorongan di barisan depan ketika massa mencoba merangsek mendekati pagar DPRD. Sebagian demonstran mengibarkan poster tuntutan, antara lain menolak regulasi baru yang dianggap merugikan pengemudi ojol, menuntut transparansi anggaran, serta desakan agar DPRD tidak menjadi stempel kebijakan eksekutif.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Brigadir Jenderal Polisi Andi M., turun langsung memantau jalannya aksi. Ia meminta massa tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi. "Kami menghormati hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tapi mari lakukan dengan damai," ujarnya.
Di dalam gedung, sejumlah anggota DPRD memilih tidak keluar menemui pengunjuk rasa. Hanya segelintir legislator yang sempat muncul dan menyatakan siap menampung aspirasi. Namun, langkah itu dianggap setengah hati. "Kalau tidak ada keputusan jelas, kami akan bertahan di sini sampai malam," kata Fadli, salah satu koordinator aksi Ojol.
Menjelang sore, jumlah massa kian bertambah. Jalan utama di depan DPRD lumpuh total. Pedagang kaki lima ikut meraup rezeki dari kerumunan, sementara aparat lalu lintas sibuk mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif.
Aksi di Mamuju ini menambah daftar panjang gelombang unjuk rasa yang belakangan marak di berbagai daerah. Dalam catatan Tempo, isu transportasi online, ketidakadilan ekonomi, dan lemahnya peran DPRD menjadi benang merah pemicu gejolak di tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, situasi masih tegang namun terkendali. Aparat gabungan terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan eskalasi. Massa berjanji tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan mereka mendapat jawaban konkret dari DPRD Sulawesi Barat ( Tim. Red)
