Soppeng,- Wacana efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan Pemerintah Kabupaten Soppeng tampaknya tak sepenuhnya berjalan di lapangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng justru kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) terselubung yang melibatkan para kepala sekolah, meski sebelumnya telah ada larangan tegas dari Wakil Bupati Soppeng untuk menghentikan semua kegiatan semacam itu di tahun anggaran 2025.
Ironisnya, kegiatan yang diklaim untuk peningkatan kompetensi itu justru menelan anggaran fantastis, yakni sekitar Rp 1,2 miliar dari APBD ditambah dana BOS dari masing-masing sekolah. Bimtek tersebut digelar di Hotel Dalton Makassar, menyasar ratusan kepala sekolah di Soppeng.
Padahal, dalam kesempatan saat di temui pada tahun ini , Wakil Bupati Soppeng menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada Bimtek, baik dari lembaga swasta maupun dari SKPD mana pun, demi menjaga efisiensi keuangan daerah di tengah situasi fiskal yang ketat.
Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Pernyataan tersebut dinilai sebagian pihak hanya tegas di kata, tapi tumpul di tindakan.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred Surya Putra, angkat bicara soal kejanggalan tersebut. Saat ditemui awak media di Jalan Samudra Soppeng, Senin (10/11/2025), ia menyebut pelaksanaan Bimtek oleh Dinas Pendidikan sarat kepentingan dan berpotensi menjadi ajang bisnis terselubung.
“Kami menilai Bimtek yang dilakukan Dinas Pendidikan Soppeng terkesan hanya dijadikan batu loncatan sebagai lahan bisnis oleh kelompok tertentu. Bayangkan, baru saja menggelar Bimtek di Hotel Dalton Makassar dengan lebih dari 200 peserta dan anggaran lebih dari Rp 1 miliar, kini malah muncul lagi kegiatan serupa di Bone minggu lalu,” ujar Alfred dengan nada geram.
Lebih lanjut, Alfred mempertanyakan konsistensi sikap Wakil Bupati Soppeng yang sebelumnya melarang keras kegiatan Bimtek, namun diam saat kegiatan tersebut justru dilakukan oleh perangkat pemerintah sendiri.
“Apakah larangan itu hanya berlaku untuk lembaga tertentu saja? Atau memang ada pilih kasih terhadap pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan?” tegas Alfred.
Kendati demikian , Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Soppeng, H. Trus Nardi, saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya kegiatan Bimtek di Kabupaten Bone yang berlangsung pekan lalu.
“Iya, memang ada kegiatan yang diadakan minggu lalu di Kabupaten Bone, diikuti sekitar 50 peserta dari Sekolah Dasar (SD). Untuk biaya yang digunakan, saya kurang tahu berapa,” ungkapnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memperkuat dugaan minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran kegiatan pelatihan di lingkungan Dinas Pendidikan.
Dengan munculnya kembali pola lama di tengah kebijakan efisiensi, publik kini menanti peran aktif Inspektorat dan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran di balik kegiatan Bimtek tersebut.
LPKN bersama sejumlah awak media Soppeng pun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang.
“Kami tidak ingin jargon efisiensi hanya jadi selimut untuk menutupi praktek pemborosan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Bila tidak segera ditindak, maka rakyat hanya akan disuguhi sandiwara efisiensi yang palsu,” pungkas Alfred. " Bersambung pada tayangan berikutnya " .
