SOPPENG, newspost.my.id, |. - Sorotan tajam publik kembali tertuju ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng, usai mencuat kabar soal pengembalian dana hibah Pilkada tahun 2024 senilai Rp3,6 miliar.
Meski dana tersebut telah dikembalikan ke kas daerah pada 9 April 2025, sejumlah kalangan mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan anggaran jumbo sebesar Rp21 miliar yang dikelola KPUD Soppeng.
Ketua KPUD Soppeng, Irwan Usman, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp hanya memberikan jawaban singkat.
"Sudah pak, 3,6 M. Rp3.607.909.700. Tanggal 9 April 2025 jumlah dan waktu pengembaliannya," jawabnya singkat, Rabu (14/5/2025).
Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari kalangan pengawas independen.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, menilai pendekatan KPUD Soppeng dalam menjawab isu tersebut sangat tidak mencerminkan semangat transparansi dalam penggunaan dana publik.
"Jangan pernah menganggap uang negara bisa dipakai seenaknya, apalagi dalam momentum politik yang sarat kepentingan. Ini bukan sekadar administrasi, ini soal integritas lembaga penyelenggara pemilu," tegas Alfred.
Alfred juga menyoroti bahwa publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana dana hibah sebesar Rp21 miliar itu digunakan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Ia menilai pengembalian sebagian dana bukan berarti segalanya selesai.
"Fakta bahwa Rp3,6 miliar dikembalikan justru memunculkan pertanyaan besar. Apakah dana itu memang tidak digunakan karena efisiensi, atau ada indikasi lain yang belum terungkap? BPK Dimintak Kerja Samanya bersama Kejaksaan negeri Soppeng harus turun tangan Panggil dan Audit pihak KPUD terkait. Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Alfred meminta agar pihak BPK dan Kejaksaan segera memanggil dan Audit memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Menurutnya, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan terbuka, untuk memastikan tidak ada aktor-aktor yang “bermain di air keruh.”
"Kami tidak ingin ada permainan di balik anggaran besar seperti ini. Kalau KPU merasa bersih, maka buka semua dokumen anggaran, tunjukkan ke publik. Jangan jawab pakai kalimat-kalimat pendek seolah publik tidak berhak tahu," tandas Alfred
(Redaksi).
