Newspost.my.id, Makassar – Lembaga Kajian dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) menyoroti keras lambannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pasar Rakyat Lamataesso, Soppeng, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Meski penyidik Subdit Tipikor Polda Sulsel telah menggandeng tim audit ahli dari Unismuh Makassar, hingga kini belum ada kejelasan hasil audit yang dijanjikan.
Ketua Tim Investigasi dan Monitoring LHI, Mahmud Cambang, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya mencari informasi langsung dari penyidik. Namun jawaban yang diterima sangat normatif dan tidak memuaskan.
> “Masih menunggu hasil audit dari tim ahli Unismuh,” ujar Mahmud, mengutip jawaban singkat Kompol Amri saat dihubungi pada Sabtu, 21 Juni 2025.
LHI menilai jawaban tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas. Masyarakat, menurut Mahmud, berhak mendapatkan informasi terbuka dan berkala atas kasus yang menyangkut uang negara.
> “Kalau auditnya sudah selesai, buka ke publik. Kalau belum, apa kendalanya? Jangan jadikan audit sebagai alasan untuk memperlambat keadilan. Ini sudah terlalu lama menggantung,” tegas Mahmud.
Lebih dari itu, LHI mengungkap adanya indikasi tekanan terhadap suara publik. Spanduk dukungan terhadap tim auditor dari Unismuh yang sebelumnya terpasang di lokasi pasar diketahui telah diturunkan secara diam-diam.
> “Itu langkah pengecut dan mencurigakan. Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin membungkam aspirasi rakyat. Tapi kami tegaskan, LHI tidak akan mundur selangkah pun,” tambah Mahmud.
LHI bahkan berencana melayangkan surat resmi kembali ke Divisi Propam Mabes Polri, mendesak adanya supervisi langsung dari pusat. Menurut Mahmud, jika audit Unismuh tersendat, maka proses hukum secara keseluruhan akan ikut tersendat pula.
> “Uang negara yang habis di proyek ini bukan main-main. Rakyat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan aparat harus serius menuntaskan,” pungkasnya.
Untuk memastikan pengawalan tetap intens, LHI terus melaporkan perkembangan ke Ketua Umum DPP LHI, Arham MSi La Palellung, yang sejak awal menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek publik bermasalah.
> “Kami tidak main-main. Jika perlu, kasus ini kami bawa ke tingkat nasional,” tutup Mahmud.
Pettaduga Redaksi.
