Berita: News Post.my.id,-
Polewali Mandar – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Aksi tersebut dipusatkan di depan Mapolres Polman, Jalan Ratulangi, Kelurahan Pekkabata, dengan membakar ban bekas sebagai simbol kemarahan atas penanganan kasus kekerasan seksual yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Puluhan massa yang tergabung dalam koalisi ini menuntut aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Polman. Menurut mereka, banyak laporan masyarakat yang berujung mandek di meja penyidikan. “Kami melihat ada ketidakseriusan aparat dalam memberikan keadilan bagi korban. Padahal korban dan keluarganya menanggung trauma yang mendalam,” ujar salah satu orator aksi.
Aksi ini tidak sekadar spontanitas. Berdasarkan penelusuran Tempo, KOMPAK telah menghimpun sejumlah data dan testimoni dari keluarga korban maupun lembaga pendamping. Dari catatan mereka, sepanjang dua tahun terakhir setidaknya ada belasan kasus kekerasan seksual di Polman yang dilaporkan ke kepolisian, namun hanya sebagian kecil yang sampai ke meja pengadilan.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk berisi tuntutan reformasi penanganan kasus kekerasan seksual, mulai dari perbaikan mekanisme penerimaan laporan, pendampingan psikologis korban, hingga komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mereka menilai, proses hukum yang berlarut-larut membuat korban semakin takut bersuara.
Polres Polman sendiri menurunkan puluhan aparat untuk berjaga di sekitar lokasi aksi. Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban di depan gerbang Mapolres, namun aksi tetap berlangsung kondusif setelah negosiasi dengan aparat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai tuntutan massa. Namun, KOMPAK menegaskan akan terus mengawal kasus-kasus kekerasan seksual di Polman, termasuk dengan membuka posko pengaduan independen bagi masyarakat.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi institusi penegak hukum bahwa masyarakat sipil kini semakin kritis dalam menuntut keadilan, terutama bagi korban kekerasan seksual yang selama ini kerap terpinggirkan. (Tim. Redaksi)
