Berita: News Post.my.id,-
Soppeng – Keputusan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, mengenai pemindahan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuai kritik tajam dari warga setempat.
Salah satu yang paling disorot adalah pemindahan Kepala Lurah yang dinilai tanpa alasan jelas dan objektif, menimbulkan spekulasi bahwa kebijakan ini tidak lebih dari sebuah langkah politik.
Kepala Lurah Bila yang sebelumnya memimpin, kini dipindahkan dan diturunkan jabatannya menjadi Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Lurah Ujung, Kecamatan Lilirilau.
Keputusan tersebut menuai tanya besar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan warga kelurahan bila yang sering berkumpul di Warkop Simpang 3.
Warkop ini dikenal luas sebagai markas tim pemenangan pasangan calon SIAP ADA dalam Pilkada Soppeng yang lalu.
“Apakah pergeseran ini ada kaitannya dengan politik Pilkada?” ujar seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, saat ditemui di Warkop Simpang 3, Minggu (28/9).
Warkop ini memang terkenal sebagai tempat diskusi para pendukung SIAP ADA, sehingga membuat banyak pihak menduga bahwa keputusan ini lebih dipengaruhi oleh politik daripada kebutuhan administratif yang rasional.
Spekulasi yang berkembang semakin kuat, mengingat latar belakang pemindahan yang dinilai tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas.
Banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut lebih bertujuan untuk mengatur posisi-posisi strategis dengan tujuan tertentu, ketimbang merespons kebutuhan pelayanan publik yang obyektif.
Ketidakjelasan alasan di balik pemindahan PNS ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas. Jika kebijakan seperti ini terus berlanjut tanpa penjelasan yang memadai, maka bisa merusak citra pemerintahan daerah.
Masyarakat mulai meragukan objektivitas kebijakan pemerintah, yang seharusnya berlandaskan pada asas keadilan dan kepentingan umum, bukan berdasarkan kepentingan politik semata.
Warga pun mulai mempertanyakan sejauh mana keputusan ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Jika dugaan ini benar, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah Soppeng bisa semakin tergerus.
Akankah Bupati Soppeng memberikan penjelasan yang cukup untuk meredakan spekulasi dan kekhawatiran masyarakat? Ataukah kebijakan ini akan semakin memperuncing ketegangan politik di daerah tersebut? Waktu yang akan menjawab. (H.R,S. Redaksi)
