Newspost. my. id -
Soppeng, 1 Juni 2025 — Di tengah seruan nasional tentang penghematan belanja negara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng justru menunjukkan langkah yang kontradiktif. Keikutsertaan dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bukan hanya memicu tanda tanya, tetapi juga sindiran tajam dari Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN).
Ketua LPKN, Alfred, menyebut langkah Pemkab Soppeng sebagai potensi pemborosan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia bahkan menyebut kegiatan tersebut tak lebih dari “panggung pencitraan” jika tidak disertai hasil yang nyata.
> “Di mana asas manfaatnya? Berapa anggaran yang digunakan? Siapa saja yang ikut? Jangan hanya gelar acara demi pencitraan. Kalau ini hanya ajang seremonial tanpa hasil nyata untuk rakyat, itu pemborosan!” tegas Alfred.
Kontras dengan Seruan Efisiensi
Pemkab Soppeng—yang sebelumnya menyuarakan pentingnya efisiensi anggaran daerah—kini dipertanyakan konsistensinya. Mengikuti acara besar seperti APKASI, dengan mengirimkan delegasi dan menggunakan dana publik, dinilai bertentangan dengan semangat penghematan.
> “Uang rakyat bukan untuk dibelanjakan demi eksistensi birokrasi. Kalau tak bisa menunjukkan hasil konkret dari kegiatan ini, maka keikutsertaan itu patut dipertanyakan,” sindir Alfred lagi, menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya diperoleh dari agenda tersebut.
Publik Menanti Kejelasan
Sampai saat ini, Pemkab Soppeng belum memberikan pernyataan resmi mengenai:
Total dana yang digunakan dalam kegiatan tersebut,
Jumlah peserta dan siapa saja pejabat yang diberangkatkan,
Manfaat langsung yang akan kembali kepada masyarakat dari forum tersebut.
Ketidaktransparanan ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan APKASI hanya menjadi ruang elitis yang jauh dari kepentingan rakyat.
LPKN Dorong Audit Anggaran
LPKN mendesak agar dana yang digunakan diverifikasi secara terbuka melalui audit, baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga independen. Publik, menurut LPKN, berhak mengetahui ke mana uang mereka dibelanjakan.
Kritik Bukan Sekadar Sorotan, Tapi Alarm
Kritik LPKN sejatinya bukan semata sorotan, melainkan peringatan: tata kelola keuangan daerah tidak boleh dijalankan dengan gaya lama—seremonial, tidak akuntabel, dan tertutup.
Keikutsertaan dalam forum nasional memang sah secara administratif. Tapi jika hanya menambah daftar perjalanan dinas tanpa hasil konkret, maka itu hanya akan memperpanjang daftar praktik tak efektif yang membebani APBD.
"Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menerima konfirmasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait rincian biaya maupun alasan strategis di balik keikutsertaan mereka dalam kegiatan APKASI."
Penulis : ( Haerul alias Pettaduga Red)
Editorial Catatan:
Ketika pemerintah daerah bicara efisiensi tapi sibuk tampil di panggung nasional tanpa laporan hasil yang transparan, publik punya hak untuk bertanya: ini prioritas atau pencitraan?
